Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) di Indonesia dan Timor Leste

Pendahuluan

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) merupakan sebuah yayasan politik dan organisasi nirlaba yang memiliki perhatian utama pada pendidikan politik. KAS didirikan pada tahun 1955 atas prakarsa Konrad Adenauer, Kanselir pertama Republik Federal Jerman. Dalam menjalankan kegiatannya, KAS menangani berbagai proyek di Jerman dan di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. KAS juga berbagi nilai-nilai demokrasi dengan partai Christian Democratic Union (CDU).

Sejarah dan Perkembangan KAS

Hubungan KAS dengan Indonesia berakar pada hubungan persahabatan dan rasa saling percaya yang telah terjalin sejak 1956. Pada tahun tersebut, Presiden Soekarno bertemu dengan Konrad Adenauer ketika melakukan kunjungan ke Jerman. Kehadiran KAS di Indonesia kemudian dimulai pada tahun 1968 dan terus berkembang melalui berbagai bentuk kerja sama dan kegiatan yang mendukung penguatan demokrasi serta masyarakat sipil.

Kelembagaan dan Sumber Pendanaan

Dalam struktur kelembagaannya, KAS memiliki dewan yang antara lain mencakup Ketua Annegret Kramp-Karrenbauer, mantan Menteri Pertahanan Jerman, serta Sekretaris Jenderal Dr. Mark Speich. Anggota dewan lainnya mencakup Friedrich Merz, Kanselir Republik Jerman, dan Thomas Frey, Menteri untuk Tugas Khusus dan Kepala Kantor Kanselir Jerman.

Sumber pendanaan KAS berasal dari anggaran yang disahkan oleh Parlemen Jerman. Dalam pelaksanaannya, pendanaan tersebut berkaitan dengan BMZ (Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan), KAS Pusat di Berlin, serta kantor-kantor perwakilan KAS di berbagai negara, termasuk KAS Indonesia. Materi juga menyebutkan pajak warga negara dan perusahaan di Jerman sebagai bagian dari sumber pendanaan.

Ruang Lingkup Kerja KAS di Indonesia

KAS memiliki ruang lingkup kerja yang luas di Indonesia. Salah satu landasan pentingnya adalah Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah berlangsung sejak 2014. MoU tersebut mengalami perpanjangan pertama pada April 2017, perpanjangan kedua pada Juli 2020, dan perpanjangan ketiga pada September 2023.

Sesuai dengan MoU tersebut, ruang lingkup kerja KAS di Indonesia mencakup penguatan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan kapasitas masyarakat sipil. Selain itu, KAS turut mendorong peningkatan pemahaman mengenai konsep ekonomi melalui forum diskusi dan dialog dengan topik ekonomi, serta meningkatkan kesadaran terhadap dampak perubahan iklim.

Wilayah Kerja dan Mitra Lokal

Kegiatan KAS di Indonesia mencakup 21 provinsi. Dalam menjalankan programnya, KAS juga bekerja bersama mitra lokal. Kemitraan ini menjadi bagian penting dari upaya membangun jembatan dan menghubungkan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut tercermin dalam tema “Building Bridges and Connecting People” yang ditampilkan dalam materi presentasi.

Hubungan dan Kegiatan Internasional

Kegiatan KAS di Indonesia juga mencakup hubungan dengan parlemen, pemerintah, lembaga negara, serta berbagai tokoh dan institusi. Materi presentasi mendokumentasikan sejumlah kegiatan kunjungan dan pertemuan, antara lain kunjungan Anggota Parlemen Serap Güler pada 2023, courtesy call dengan Anggota DPR dan Ketua Komisi I Meutya Hafid, serta kunjungan ke Pondok Pesantren Moderen Annajah.

Pada 2025, terdapat kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya ke Jerman yang didampingi perwakilan Polpum Kemendagri, KPU, dan DKPP. Pada tahun yang sama, Anggota Parlemen Jerman Catarina dos Santos dan Nicolas Zippelius melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto. Rangkaian kegiatan juga mencakup courtesy call dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno dan Secretary General ASEAN Dr. Kao Kim Hourn.

Forum Demokrasi dan Kegiatan Tahun 2026

KAS juga berperan dalam penyelenggaraan forum yang berkaitan dengan demokrasi, termasuk The Habibie Democracy Forum 2025. Dalam forum tersebut, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keynote speech.

Pada 2026, KAS menyelenggarakan KAS Regional Directors Conference. Dalam salah satu rangkaian kegiatan, cenderamata diserahkan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya oleh Direktur Jenderal KAS untuk Kerja Sama, Caroline Kante. Materi juga mendokumentasikan kehadiran Duta Besar Jerman, Gubernur Lemhanas, Direktur Jenderal Kerja Sama KAS, Anggota Parlemen Jerman Johannes Volkmann, Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Ketua MPR, dan Direktur KAS untuk Indonesia.

Selain itu, pada 2026 terdapat kunjungan Anggota Parlemen Johannes Volkmann, termasuk courtesy call dengan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di Gedung DPR RI serta kunjungan kepada keluarga Habibie.

Penutup

Secara keseluruhan, materi presentasi menunjukkan bahwa KAS memiliki sejarah panjang dalam hubungan dengan Indonesia dan berperan dalam penguatan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, kapasitas masyarakat sipil, pemahaman ekonomi, serta kesadaran terhadap perubahan iklim. Kehadiran KAS di Indonesia sejak 1968 dan kerja sama kelembagaan dengan Kementerian Dalam Negeri sejak 2014 menjadi bagian penting dari perjalanan kemitraan tersebut.

Melalui kerja sama dengan mitra lokal serta hubungan dengan pemerintah, parlemen, lembaga negara, dan berbagai pemangku kepentingan, KAS terus menjalankan pendekatan yang menekankan pembangunan jembatan dan hubungan antarmasyarakat. Berbagai kunjungan dan forum yang terdokumentasi hingga 2026 memperlihatkan keberlanjutan kerja sama Indonesia-Jerman dalam mendukung dialog dan pertukaran pengalaman mengenai demokrasi serta tata kelola.

Sumber: Presentasi KAS General

0 Komentar

Tulis Komentar